Toko Buku Online | Jual Buku Bekas | Pasar Buku Diskon
Diam. Tak berarti mati. Mati. Tak berarti hilang. Hilang. Tak berarti terhapus. Yang bersisa adalah kenangan~~eva inzu

»

#37 of 42 | prev product Prev - Next next product
printer email

product arrow Mohammad Natsir: Islam Sebagai Dasar Negara

SOLD
Mohammad Natsir: Islam Sebagai Dasar Negara
Price Rp 30.000
Berat 0,17 Kg

Mohammad Natsir: Islam Sebagai Dasar Negara
Sega Arsy, 170gr
Kondisi baru segel

Pikiran-Pikiran Disampaikan pada Pidato di Depan Sidang Majelis Konstituante untuk Menentukan Dasar Negara RI (1957-1959)

Semula, Natsir yakin, di atas tanah dan iklim Islamlah, Pancasila akan hidup subur. Namun, pada sidang-sidang di Majelis Konstituante, Natsir justru menyampaikan pidato berjudul "Islam sebagai Dasar Negara", yang mengkhendaki penggantian Dasar Negara Pancasila dengan Dasar Negara Islam. Dengan dasar negara Pancasila, katanya, "Bangsa Indonesia bagaikan melompat dari bumi tempat berpijak, ke ruang hampa focum tak berhawa."

Selain, karena Pancasila sudah ditafsirkan sebagai sistem sekular yang digali dari sistem kehidupan rakyat Indonesia, sebagaimana disampaikan Presiden Soekarno dalam beberapa kali pidatonya, juga karena Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara RI sampai sejauh itu masih bersifat "darurat". Hal itu sebagaimana dinyatakan oleh Soekarno dan diamini oleh anggota PPKI pada sidang pengesahan Dasar Negara dan UUD, 18 Agustus 1945, bahwa dasar negara ini masih bersifat sementara. "Nanti apabila Indonesia sudah dalam situasi tenang dan damai, kita akan membentuk kembali dasar negara yang lebih baik lagi...."

Maka, Majelis Konstituante menjadi tempat untuk mengeluarkan segala pemikiran tentang kemungkinan dasar Negara yang paling tepat bagi bangsa Indonesia itu nyaris berhasil, jika saja Presiden Soekarno tidak mengeluarkan Dekrit Presiden, 5 Juli 1959. Dengan Dekrit itu Soekarno mengembalikan dasar negara UUD 1945, dan membubarkan Konstituante. Itulah sebabnya, banyak pihak menilai, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tidak lebih dari sebuah "Kudeta Demokrasi".